Arsip Blog

PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN GURU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 26 TAHUN 2011

Perhitungan jumlah kebutuhan jumlah PNS berdasarkan Permenpan-RB nomor 26 tahun 2011 dapat kita lakukan sendiri dengan mengunduh formatnya di situs Kementrian PAN-RB. Format ini dalam bentuk file Excel.

Setelah kita coba untuk mensimulasikan pengisiannya, penulis menemukan beberapa kekurangnnya. Kekurangnan dimaksud adalah pada sheet perhitungan jumlah kebutuhan guru.

Menurut hemat panulis, form itu dibuat tanpa memperhitungkan adanya penjurusan di SLTA. Sebagai contoh, untuk penghitungan kebutuhan guru mata pelajaran matematika di SMA. Format ini hanya menyediakan kolom perkalian jumlah rombongan belajar kelas I, kelas II, dan kelas III. Rombel ini dikalikan dengan jam tatap muka mata pelajaran per minggu. Padahal jam tatap muka matematika untuk kelas II IPA (XI IA) berbeda dengan kelas II IPS (XI IS) meskipun sama-sama kelas II.

Jika tidak form ini tidak disesuaikan maka akan menimbulkan kekeliruan perhitungan jumlah kebutuhan guru. Harapan kita mudah-mudahan  telah menjadi perhatian juga bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini.

Moratorium Selektif PNS

Moratorium Selektif PNS Mulai 2012
diunggah oleh prayogo
jumat, 19 agustus 2011 11:42
Peme­rintah akan menerapkan kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) secara selektif mulai tahun depan terhadap kementerian/lembaga tertentu.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengatakan kebi­jakan moratorium itu dilakukan untuk mengurangi porsi belanja pegawai yang selama ini selalu mengalami peningkatan. “Akan ada moratorium tambahan pega­wai negeri sipil pada 2012, yang kami sebut moratorium selektif,” ujarnya di kantomya kemarin.
Menurut dia, kenaikan belanja pegawai tidak bisa dihindari pada tahun depan karena ada kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk mendukung prog­ram reformasi birokrasi. Untuk mengurangi porsi belanja pega­wai ke depan, pemerintah akan melakukan moratorium penerimaan PNS baru pada 2012.
Dalam RAPBN 2012, alokasi anggaran belanja pegawai direncanakan Rp 215,7 triliun, meningkat Rp 32,9 triliun atau 18% dari pagu APBNP 2011 yang sebesar Rp l82,9 triliun.
Peningkatan itu terutama berkaitan dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil pemerin­tah dalam kerangka reformasi bi­rokrasi dalam memperbaiki dan menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah serta pensiunan maupun dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2012 tersebut, terjadi pada semua komponen belanja pegawai, yaitu alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi ang­garan untuk honorarium, vakasi, lembur dan Iain-lain, serta alokasi anggaran untuk kontribusi sosial.
Untuk membayar gaji dan tun­jangan PNS pemerintah mengalokasikan Rp l04,9 triliun (48,6%), untuk honorarium, vakasi, lem­bur dan Iain-lain Rp41,6 triliun (19,3%), dan untuk pos kontri­busi sosial Rp 69,2 triliun (32,1 %).
Pemerintah pada tahun depan juga berencana menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan pensiunan rata-rata 10% pada 2012. Selain itu, peme­rintah tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.
Masih dirumuskan
Menurut Menkeu, kebijakan moratorium selektif tersebut sedang dirumuskan segala sesuatunya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re­formasi Birokrasi. Karena itu, dia belum bisa menyebutkan kemen­terian/lembaga (K/L) mana saja yang dimungkinkan merekrut pegawai baru.
Secara umum, kata Menkeu, belanja negara naik 7,4% dalam RAPBN 2012, sedangkan penerimaan negara meningkat sebesar 10,5%.
Kenaikan belanja negara tersebut terefleksi dalam peningkatan belanja di kementeriari/lembaga maupun transfer daerah.
“Belanja modal juga kami lihat ada peningkatan, yang dilawan dengan belanja barang yang menurun. Belanja modal yang meningkat itu kami harapkan K/L bisa melakukan perbaikan belanja yang bersifat produktif, bukan yang konsumtif,” tuturnya.
Untuk mendisiplinkan belanja K/L agar lebih produktif, Agus mengatakan sudah ada instruksi presiden yang menjadi payung hukum.
Selain itu, instruksi tersebut dievaluasi secara rutin dalam sidang kabinet paripuma untuk memastikan itu berjalan dengan baik.
“Surat edaran bersama sampai Inpres penghematan kami keluarkan untuk kebijakan ekonomi makro dan fiskal 2012. Yang terakhir kami keluarkan Inpres peng­hematan untuk energi dan air,” katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan sebelumnya mengatakan pemerintah tengah merumuskan model baru penerimaan calon pegawai negeri sipil di tingkat pusat dan daerah untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran.
Dia menjelaskan selama ini ada beberapa daerah yang seenaknya dalam melakukan penerimaan PNS dan tenaga honorer. Akibatnya, banyak anggaran dae­rah yang habis untuk membayar gaji rutin pegawai saja.
Dalam waktu dekat, pemerin­tah pusat bersama gubernur akan mendata kebutuhan riil pegawai di instansi-instansi. Dari angka kebutuhan itu kemudian disesuaikan dengan pegawai yang ada termasuk tenaga honorer.
Oleh : Agust Supriadi ( agust.supriadi@bisnis.co.id)
Sumber : Bisnis Indonesia hal.3, 19 Agustus 2011
terakhir diperbaharui pada jumat, 19 agustus 2011 11:43

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.