Solusi itu bernama Es em ka

Salah satu isu global saat ini adalah persoalan angkatan kerja. Permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh negara-negara di dunian ketiga, namun juga menjadi persoalan bagi dunia maju sekalipun. Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertambahan lapangan kerja merupakan masalah pokok yang dihadapi semua negara.

Kita di Indonesia tidak luput dari menghadapi persoalan ini dan bahkan sudah sejak lama. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi membuat persoalan ini dan permasalahan derifatifnya menjadi semakin runyam. Angkatan kerja kita saat ini berada pada jumlah yang sangat mengkhawatirkan, penambahan lapangan kerja yang sangat kecil, posisi tawar tenaga kerja yang juga sangat lemah, skil, perlindungan hokum, dan lain-lain. Semua ini merupakan problematika kita berbangsa dan bernegara.

Globalisasi yang tak mungkin dibendung memaksa kita untuk segera menyikapi masalah angkatan kerja ini dengan cara yang cerdas (be smart). Sayangnya kita tidak punya banyak pilihan dalam membenahi persoalan ini. Salah satu entri point yang dapat dipilih adalah membenahi sistem dan mekanisme persekolahan kita. Sehingga kita mempunyai harapan untuk dapat keluar dari persoalan ini dengan cepat.

Sejatinya kita merasa bergembira, bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah mengupayakan berbagai strategi guna membantu memecahkan persoalan tersebut. Perbaikan kurikulum, peningkatan mutu guru, bantuan pembiayaan, dan sebagainya telahpun dilakukan.

Tata sekolah juga tidak luput dari program perbaikan mekanisme persekolahan kita. Salah satu program yang gencar dilaksanakan saat ini adalah upaya memperbanyak sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah umum. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan persoalan skill tenaga kerja kita yang dibicarakan di atas.

Jika saat ini rasio sekolah umum di tingkat SLTA dengan sekolah kejuruan adalah 7:3 maka akan diupayakan untuk membalik angka tersebut minimal 4:6. Artinya, saat ini dalam sepuluh SLTA hanya ada tiga sekolah kejuruan. Harapan yang diinginkan terujud adalah terdapat minimal enam sekolah kejuruan tiap sepuluh SLTA.

Perkara balik membalik angka perbandingan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Penulis melihat pekerjaan ini akan menemui banyak resistensi di tingkat pelaksanaan. Banyak aspek yang diprediksi akan memperlambat pencapaian rasio 4:6 tersebut.

Dari angket yang pernah penulis kumpulkan dari pelajar-pelajar SLTP ternyata minat untuk melanjukan pendidikan ke sekolah kejuruan sangat kecil. Ketika penulis coba untuk menggali alasan mereka, ternyata kebanyakan pelajar SLTP tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai sekolah kejuruan. Yang sangat mengejutkan, ternyata ada pelajar kita yang memilih sekolah kejuruan karena beranggapan di sana kelak mereka dapat belajar agak santai. Ini sungguh sangat ironis.

Para orang tua ternyata banyak pula yang masih belum nyaman untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kejuruan. Dilihat dari sisi tujuan SMK sebagai lumbung persiapan tenaga kerja junior (untuk SMK Teknologi misalnya, mekanik junior), ternyata kita melihat bahwa tamatan SMK kita masih canggung untuk fokus menggeluti bidang keahlian yang telah dipilihnya.

Memang kenyataannya sekarang hampir semua SMK sebagai sekolah kejuruan yang ada mengalami peledakan murid tiap awal tahun pelajaran. Namun itu terjadi karena memang jumlah SMK yang ada masih sangat sedikit terutama di daerah-daerah dibandingkan dengan SMA.

Agaknya ada beberapa simpul yang perlu kita urai kembali. Sosialisasi yang saat ini gencar dilakukan oleh Dikmenjur membutuhkan dukungan yang maksimal dari berbagai pihak. SMK hendaknya juga perlu turun ke SLTP untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap calon siswa. Sosialisasi ini harus dilakukan sedini mungkin. Dinas pendidikan seyogyanya memberikan fasilitas untuk sosialisasi ini. Guru-guru sebagai tokoh pendidikan di daerah masing-masing juga perlu diminta bantuannya untuk memberikan wawasan ke SMK-an. Namun para guru kita juga membutuhkan pemahaman yang pas terlebih dahulu sebelum mensosialisasikannya.

Pemerintah juga perlu memberikan kepastian lapangan kerja bagi para lulusan SMK kita. Selama ini tamatan SMK kita seolah-olah dilepas begitu saja ke lapangan. Ada ide yang mungkin perlu menjadi bahan pemikiran kita bersama. Lulusan SMK kita masih membutuhkan bimbingan pasca sekolah. Mereka membutuhkan bantuan manajemen usaha dilapangan. Memberikan bantuan permodalan kepada lulusan SMK akan lebih murah dibandingkan dengan cost yang ditimbulkan oleh angka pengangguran yang tinggi

Program penambahan SMK menjadi lebih banyak memang sebuah solusi yang dapat dipilih untuk mengatasi persoalan angkatan kerja kita. Namun patut kita fikirkan apakah pemerintah akan sanggup mengatasi permasalahan anggarannya.

Membangun SMK baru memerlukan biaya yang relatif besar. Tetapi jauh lebih besar biaya yang dibutuhkan untuk menjaga agar SMK itu tetap survive. Biaya pengadaan guru dan perawatan gedung serta peralatan merupakan komponen pembiayaan yang sangat besar.

Kecenderungan yang ada selama ini adalah pemerintah, baik pusat maupun propinsi, hanya menyediakan anggaran untuk pendirian gedung dan beberapa peralatan. Biaya operasional selanjutnya dibebankan kepada kabupaten/kota.   Untuk daerah yang “kaya” hal ini tidak terlalu menjadi persoalan. Tapi untuk daerah-daerah yang “miskin” masalah ini merupakan persoalan rumit. Membiayai sekolah yang ada saja sudah sulit apalagi jika ditambah terus kuantitas sekolah setiap tahun, sudah barang tentu ini akan semakin memberatkan terutama jika dikaitkan dengan peningkatan mutu sekolah.

………………. (bersambung)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s