Sekolom Dari Sekolah

SEKOLOM DARI SEKOLAH

Oleh : Noviar

“… malu aku malu, menunggu di sana, di sudut sekolah, …”. Itu adalah bagian dari bait sebuah lagu yang pernah popular tahun 80-an. Bait lagu tersebut saat ini terasa masih mengena di hati terutama jika dikaitkan dengan kondisi persekolahan kita sekarang. Bukan hanya sesudut, bahkan hampir seluruh wilayah sekolah jika dicermati akan membuat kita paling tidak tersipu malu. Bahkan ada sudut sekolah yang membuat kita malu besar.

Dr. Abdulah Alhadza, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari dalam sebuah penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan kita belum mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Sinyalemen Rektor Muhammadiyah ini tampaknya memang benar. Paling tidak ada lima indikator yang menunjukkan ketidakmampuan pendidikan Indonesia untuk menghasilkan SDM yang handal. Pertama, masalah tenaga kerja yang sering terkatung-katung. Kedua, banyaknya isu teroris. Ketiga, hasil analisis para ahli yang menyatakan Indonesia merupakan bangsa koruptor. Keempat, banyaknya generasi muda yang terlibat narkoba, judi, dan maksiat. Indikator yang kelima adalah belum tumbuhnya budaya mutu, budaya malu, dan budaya kerja yang baik.

Indikator lainnya adalah mutu pendidikan dan prestasi belajar siswa yang rendah. Hal ini telah lama menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Nilai UAN yang rendah dan keabsahan nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) acapkali menjadi sorotan dalam wacana pendidikan di Indonesia

Sekolah sebagai tulang punggung untuk menyiapkan SDM yang handal semestinya harus bertanggung jawab terhadap kegagalan ini. Investasi yang ditanamkan dalam bidang pendidikan sungguh sudah cukup banyak. Waktu, tenaga, uang, dan fikiran ­­–terlepas dari perdebatan besar dan kecil– telah dikucurkan ke dalam lapangan pendidikan.

Jikalau ditelisik relung-relung persekolahan kita, niscaya akan ditemui berbagai hal yang akan membuat kita terhenyak. Benar, ada sekolah kita yang berprestasi mencengangkan, namun tidak kurang pula sekolah kita yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sayangnya ada indikasi bahwa sekolah yang kita sebutkan belakangan secara kuantitatif sangat besar.

Selanjutnya penulis akan mencoba mengungkapkan fragmentasi pengalaman penulis selama menggeluti dunia pendidikan terutama di sekolah. Penggalan pengalaman ini dimaksudkan untuk dapat menjadi tambahan rujukan kita jika membicarakan masalah pendidikan khususnya dunia persekolahan.

Guru, sang pahlawan.

Menurut UU 14 tahun 2006 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi merupakan pekerjaan yang luar biasa rumit. Diperlukan minat yang besar sebagai pendidik, dibutuhkan kemampuan akademik yang memadai untuk bisa menjadi pengajar, dituntut kemampuan emosional yang baik agar berhasil menjadi pembimbing. Untuk bisa melakukan penilaian, seorang guru harus mempersiapkan kisi-kisi instrumen penilaiannya. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan hasil yang baik, dibutuhkan berbagai kemampuan.

Pertanyaannya, seberapa banyak guru kita yang beruntung memiliki semua kemampuan yang dituntut itu? Tuntutan profesi seperti ini sayangnya kita lakonkan dengan mendua hati. Kita menuntut agar para guru bersikap profesional, di sisi lain proporsi tuntutan kita lebih banyak diarahkan ke bagian kewajiban guru.

Agar tulisan ini tidak terjebak kedalam bentuk keberpihakan membabibuta, ada baiknya kita kutip lagi isi dari UU 14 2006 BAB III pasal 7 ayat 1 tentang prinsip profesi guru dan dosen yakni :.. a). memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; c) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; d)memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; e) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; f) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; g) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; h) dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Empat terakhir dari delapan prinsip profesional guru di atas saat ini belum mendapat perhatian yang sebanding jika kita komparasikan dengan empat yang pertama. Padahal idealisme akan berpotensi atau cenderung menurun jika kesejahteraan senantiasa dalam kondisi memprihatinkan.

Komitmen akan sulit dibangun padaketika tidak ada jaminan perlindungan hukum yang jelas. Begitu juga kompetensi guru canderung terus menurun jika mereka tidak mendapat kesempatan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Dalam sebuah perbincangan penulis dengan beberapa rekan, seorang rekan berpendapat bahwa guru sebenarnya sah-sah saja berada pada struktur penggajian yang ada sekarang. Ketika penulis coba mengejar argumen yang mendasari pendapat rekan kita tersebut, beliau menjawab bahwa guru bertugas hanya beberapa jam saja sehari alhasil tentu saja sangat wajar jika diberi imbalan sekedarnya.

Jika kita mengikuti wawasan teman saya tadi tentu saja struktur penggajian guru yang ada sekarang sangat baik, kalau tidak bisa dikatakan sangat berlebihan. Namun masyarakat yang awam terhadap spesies guru, bahkan sangat mungkin guru itu sendiri banyak yang tidak memiliki pemahaman yang tepat terhadap guru dan tugas-tugasnya. Sebagian kita hanya melihat tugas guru adalah ketika ia berdiri di depan kelas. Sebagian yang lain memandang tugas guru adalah sejak dari jam pertama sampai lonceng tanda pulang dibunyikan disekolah. Sangat sedikit sekali yang tahu, apalagi memahami bahwa guru juga bertugas mempersiapkan rancangan pembelajaran. Sang guru juga mesti melakukan penilaian dan evaluasi. Evaluasi juga harus diteruskan dengan proses tindaklanjut.

Struktur utama pembagian tugas guru adalah 25% planasi, 45% eksekusi, 15% evaluasi, dan 15% remediasi. Jam kerja pegawai adalah 40 jam/minggu. Planasi atau proses perencanaan adalah kegiatan guru mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan alokasi waktu 25% X 40 jam = 10 jam. Kegiatan ini dilaksanakan guru di rumah sebelum kegiatan PBM. Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan guru di depan kelas sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusunnya. Proporsi kegiatan ini adalah 45% X 40 jam = 18 jam. Sedangkan evaluasi mendapat porsi sebesar 15% X 40 jam = 6 jam. Begitu juga dengan remediasi dengan perhitungan 15% X 40 jam = 6 jam. Maka total jam tugas guru adalah 40 jam seminggu. Ini setara dengan jam kerja pegawai di instansi lainnya. Alhasil jam kerja guru tidak lebih kecil dibandingkan dengan jam kerja pegawai lain.

Sekali lagi, ternyata masih ada guru kita yang belum memahami struktur jam kerja seperti ini. Indikasi ini dapat kita amati di lapangan bahwa masih banyak guru-guru kita yang belum melaksanakan tugas terutama pada bidang perencanaan, evaluasi, dan remediasi dengan baik. Mereka yang dalam kelompok ini beranggapan bahwa tugas utamanya adalah mengajar di depan kelas. Persoalan perangkat mengajar belum dilaksanakan dengan serius. Bahka ditemukan ada guru yang masuk kelas tanpa dilengkapi dengan rancangan pembelajaran. Dalam hal evaluasi, masih ditemukan guru-guru yang melakukan penilaian tanpa memiliki kisi-kisi penilaian.

Saat ini ada pemikiran bahwa jam wajib guru adalah 24 jam seminggu. Jika bertolak dari proporsi tugas di atas, ini jelas merupakan fikiran yang mengada-ada. Kita juga tidak menemukan landasan yang tepat untuk menetapkan bahwa jam wajib tersebut adalah 24 jam.

Pembagian porsi tugas dan bagaimana pelaksanaan dilapangan adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak boleh terjebak untuk mencampuradukkan keduanya. Apalagi jika itu akan dikaitkan dengan pemberian kesejahteraan terhadap guru, karena ini sesuatu hal yang lain lagi.

Jargon guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, dulu amat ampuh digunakan sebagai senjata untuk meninabobokan para pendekar pendidikan kita. Namun seiring dengan pergeseran nilai di tengah-tengah masyarakat, kelihatannya sekarang itu tidak lagi mujarab untuk para guru kita . Masyarakat, termasuk para guru sekarang tidak lagi menempatkan atribut pahlawan sebagai suatu kebanggaan utama. Justru sekarang tingkat kesejahteraan menempati peringkat yang lebih tinggi –bahkan jika dibandingkan dengan gelar kehormatan sekalipun– dalam penyusunan strata dalam masyarakat.

Globalisasi secara perlahan telah merubah tatanilai yang berlaku. Perbincangan dalam komunitas guru, baik di sekolah maupun di pertemuan-pertemuan sesama guru, masalah gaji, sinema, infotainment, keluarga, gosip, kredit meubiler, usaha sampingan, sikap siswa, manajemen pimpinan, adalah topik-topik yang menjadi favorit mereka untuk digunjingkan. Ini merupakan indikator bahwa guru juga sama dengan komunitas manusia lainnya.

Alhasil, andaikan pembaca untuk kepentingan tertentu berkeinginan ambilmuka terhadap para guru, maka anda harus melakukan editing terhadap jargon di atas. Semboyan guru adalah pahlawan agaknya merupakan suatu pilihan yang baik. Benar, tidak ada bahkan takkan pernah ada pahlawan berharap tanda jasa. Namun pahlawanpun tidak pernah berfikir untuk tidak mendapat tanda jasa. Andai ada sepuluh pahlawan, sembilan di antara mereka mendapat tanda jasa. Cukupkah alasan kita untuk tidak memberikan kepada yang satu orang lagi?. Jika kita mengasumsikan guru adalah seorang pahlawan, maka kepadanya kitapun harus memberikan segala apa yang telah kita berikan kepada para pahlawan yang lainya.

Kepala Sekolah

Sekolah sebagai bagian dari peradaban tidak luput dari pengaruh globalisasi. Pendidikan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah. Kita dapat menjelajahi berbagai hal tentang persekolahan melalui jaringan internet misalnya. Pengaruh lingkungan tidak dapat serta-merta dibendung. Kemajuan teknologi dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun ia juga bisa digunakan untuk mencelakakan manusia. Keadaan seperti ini menuntut sekolah untuk selalu mengikuti perkembangan. Sekolah juga harus mampu melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan dunia kependidikan itu sendiri. Bagaimana kita harus menyiapkan anak didik untuk bisa tetap survive?. Kurikulum seperti apa yang harus digunakan agar relevan dengan perkembangan zaman?. Bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk mengefektifkan pembelajaran?

Dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan pada tanggal 2 Mei 2003. Salah satu bentuk gerakan tersebut adalah dengan melakukan perubahan paradigma manajemen pendidikan yakni dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah (school based management). Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, dan National Association of Secondary School Principals, menerbitkan dokumen berjudul school based management, a strategy for better learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi (Agus Dharma, http://artikel.us/adharma2.html). Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaran pendidikan di sekolah umumnya diatur oleh pemerintah pusat atau sebagian pada instansi vertikal, sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM) merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif. MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas kepada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumberdaya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Terkait dengan MBS, implementasi inovasi kepala sekolah merupakan salah satu aspek yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan pada akhirnya kepala sekolah adalah pengelola terdepan yang memutuskan dapat tidaknya setiap input berproses dan berinteraksi secara positif dalam sistem belajar mengajar.

Kepala Sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah. MBS dalam tataran implementasi menempatkan kepala sekolah sebagai the key person keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab mengelola dan memberdayakan segenap resources yang dimiliki sekolah. Ia juga harus memiliki visi, misi, tujuan sekolah, wawasan yang luas tentang sekolah efektif, serta mampu mewujudkannya melalui perencanaan, kepemimpinan, manajerial, dan supervisi pendidikan. Seorang kepala sekolah juga dituntut untuk bisa menjalin kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan program sekolah.

Agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai maka dalam konteks sekolah, sangat dibutuhkan kepala sekolah yang mampu melahirkan dan mengimplementasikan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengimplementasikan inovasi dengan pendekatan-pendekatan khusus. Berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah menanti sentuhan inovasi kepala sekolah untuk bisa berhasilguna. Guru, peralatan, peran serta masyarakat, dan lain-lain akan menjadi potensi yang tidak produktif jika tidak dikelola dengan tepat. Inovasi yang dicanangkan kepala sekolah akan tumpul dan takbermakna jika implementasinya dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Saat ini berbagai metode baru dalam pembelajaran telah bermunculan, seperti quantum learning, contekstual teaching learning (CTL), dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu inovasi dalam bidang pengajaran di sekolah. Bahkan yang paling hangat dibicarakan saat ini adalah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) merupakan pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat langsung ke sekolah. Semua ini membutuhkan daya inovatif yang sangat tinggi dari kepala sekolah beserta jajarannya.

Menurut pengalaman penulis sendiri, apresiasi terhadap pelaksanaan berbagai tugas kepala sekolah yang sangat kompleks ini sangat tidak proporsional. Kepala sekolah merupakan seorang konduktor dalam sebuah orkestra (Derismen, Pengawas Pendidikan Prop Sumbar). Meskipun tidak memegang alat musik apapun, namun konduktorlah yang bertanggungjawab dan menjadi pedoman bagi pemain lainnya dalam memainkan sebuah symphony. Meskipun diakui bahwa arah dan irama suatu sekolah ditentukan oleh kepala sekolah, namun anehnya tugas tersebut hanya diposisikan sebagai tugas tambahan. Bagaimana mungkin optimalisasi tugas top level mangement dalam suatu organisasi bisa dilaksanakan sebagai second jobs. Tugas itu seyogyanya merupakan tugas utama.

Penulis pernah mencoba menyesuaikan posisi ini. Dengan mengikuti aturan bahwa kepala sekolah hanya sebagai tugas tambahan, maka sebagai kepala sekolah, penulis melaksanakan tugas utama sebagai guru dengan mengajar mata pelaran fisika. Hal ini penulis lakoni selama 3 semester. kenyataannya sangat banyak hambatan yang ditemui. Jadwal mengajar ternyata tidak bisa disesuaikan dengan kegiatan rapat-rapat, kunjungan pejabat, pelayanan tetamu sekolah, dan lain-lain persoalan nonteknis yang mesti dihadapi oleh kepala sekolah. Sejatinya, kepala sekolah adalah manajer yang beri tugas tambahan sebagai pendidik.

Tamat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s